Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan (Marriage Agreement) Di Kota Pekanbaru

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage

agreement) di Kota Pekanbaru dan apa sajakah hambatan-hambatan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan

(marriage agreement). Metode penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara survey.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan

terperinci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama, Pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan

(marriage agreement) di Kota Pekanbaru yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan dihadapan notaris,

dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dihadapan notaris, adapun isi

akta perjanjian kawin harus menyebutkan mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum

Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai perjanjian perkawinan

termasuk pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama

(KUA). Maka dari pada itu notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian

perkawinan karena notaris berwenang membuat akta otentik yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN. Kedua,

Hambatan-hambatan dalam pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage agreement) yaitu suami

isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian

kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa

perdata mengenai isi perjanjian kawin, perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan

istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tidak

banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap

hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai

masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’.

Publication